Kolomnarasi.com — Pemerintah Inggris tengah memasuki fase penting terkait pengelolaan aset-aset negara, khususnya properti milik pemerintah yang berada di luar negeri. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penataan ulang portofolio aset yang dinilai sudah terlalu besar dan mulai menimbulkan beban anggaran. Rencana tersebut mencuat setelah dokumen anggaran terbaru Inggris memperlihatkan bahwa pemerintah kini memikirkan kemungkinan menjual sebagian dari sekitar 6.500 properti negara, termasuk gedung kedutaan dan bangunan diplomatik lainnya yang tersebar di berbagai belahan dunia.
Rencana ini muncul di bawah pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer yang saat ini berusaha melakukan pembenahan struktur anggaran negara. Salah satu fokus utama pemerintah adalah melakukan rasionalisasi terhadap aset yang dianggap tidak lagi produktif, kurang efisien, atau membutuhkan biaya perawatan yang terlalu besar. Langkah ini dianggap perlu mengingat portofolio properti luar negeri Inggris memiliki nilai yang sangat besar, yakni mencapai £2,5 miliar atau sekitar Rp55 triliun.
Menurut dokumen anggaran yang dirilis pekan ini, Kementerian Luar Negeri Inggris tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh properti yang dimiliki. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bangunan mana saja yang tergolong sebagai aset yang dapat dilepas. Istilah tersebut mengacu pada properti yang mungkin tidak lagi berfungsi optimal, berada di lokasi yang tidak strategis, atau membutuhkan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi dibandingkan manfaat yang diberikan.
Tidak hanya itu, dokumen yang sama juga menyoroti bahwa ratusan dari bangunan pemerintah yang ada di luar negeri telah mengalami kerusakan signifikan. Kerusakan tersebut mencakup berbagai aspek—mulai dari kondisi fisik bangunan yang menua, sistem utilitas yang tidak lagi layak, hingga masalah struktural yang membutuhkan rehabilitasi besar. Perbaikan terhadap bangunan-bangunan ini tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit, sehingga pemerintah mulai mempertimbangkan opsi untuk menjualnya atau menggantinya dengan fasilitas lain yang lebih efisien.
Rencana penjualan sebagian aset diplomatik Inggris bukan hanya menyangkut bangunan kedutaan besar, tetapi juga berbagai properti lain yang digunakan sebagai kantor perwakilan, rumah dinas diplomat, gudang, serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan portofolio mencapai ribuan properti, proses rasionalisasi ini dipastikan akan melibatkan analisis menyeluruh mengenai nilai strategis setiap bangunan terhadap kepentingan luar negeri Inggris.
Keputusan untuk menjual aset diplomatik tentu bukan langkah kecil. Gedung kedutaan, misalnya, merupakan simbol kehadiran suatu negara di wilayah asing dan memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Karena itu, pemerintah Inggris harus mempertimbangkan berbagai faktor mulai dari keamanan, nilai historis, kepentingan diplomatik, hingga efisiensi operasional sebelum menentukan bangunan mana yang layak dilepas.
Sementara itu, pihak pemerintah menyatakan bahwa langkah ini tidak akan mengganggu fungsi diplomatik Inggris secara keseluruhan. Penjualan aset dipastikan hanya akan dilakukan terhadap properti yang tidak lagi dianggap penting atau yang sudah tidak layak digunakan. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap fasilitas diplomatik yang tersisa tetap memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk bekerja.
Rencana rasionalisasi ini juga dinilai sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan aset negara. Dengan mengurangi jumlah bangunan yang tidak produktif, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, termasuk modernisasi fasilitas diplomatik dan peningkatan layanan luar negeri.
Meski demikian, rencana ini kemungkinan akan memunculkan berbagai pendapat dari sejumlah pihak, termasuk tenaga diplomatik, pengamat politik, hingga masyarakat umum. Sebagian mungkin menganggap langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk menekan pengeluaran negara, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai sinyal bahwa Inggris tengah menghadapi tantangan fiskal yang harus diatasi dengan penjualan aset.
Apa pun itu, proses rasionalisasi 6.500 properti milik pemerintah Inggris diperkirakan menjadi salah satu agenda besar yang akan terus menjadi sorotan internasional, terutama karena melibatkan aset-aset strategis seperti kedutaan dan gedung diplomatik di berbagai negara
