Kolom Narasi — Ratusan proyek properti di Indonesia di kabarkan mengalami stagnasi dengan total nilai mencapai Rp 34 triliun. Fenomena ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, pemerintah, hingga masyarakat yang telah menaruh harapan pada proyek tersebut. Mandeknya proyek dalam skala besar bukan hanya soal terhentinya pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan hilangnya potensi ekonomi yang seharusnya dapat menggerakkan berbagai sektor pendukung. Banyak pihak mempertanyakan apa penyebab utama dari situasi ini dan bagaimana dampaknya bagi industri properti secara keseluruhan.
Salah satu faktor yang paling sering di sebut adalah masalah pendanaan. Banyak pengembang mengakui bahwa akses pembiayaan perbankan semakin ketat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah perlambatan ekonomi global dan peningkatan risiko kredit. Perbankan cenderung lebih selektif dalam menyalurkan kredit konstruksi sehingga sejumlah proyek tidak dapat melanjutkan proses pembangunan. Selain itu, beberapa pengembang juga menghadapi kendala cash flow akibat menurunnya penjualan unit, terutama di segmen menengah ke atas yang daya belinya tertekan oleh kondisi ekonomi.
Faktor regulasi juga turut memberikan pengaruh signifikan. Perubahan kebijakan tata ruang, perizinan yang memerlukan waktu lebih panjang, serta pengetatan aturan terkait lingkungan menjadi hambatan tambahan bagi pengembang. Dalam beberapa kasus, proyek terpaksa di hentikan karena terjadi perubahan rencana tata kota atau ketidaksesuaian dokumen perizinan. Proses penyesuaian kembali tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga waktu yang tidak sebentar. Kondisi ini makin sulit di tengah tuntutan pasar yang menuntut kecepatan dan efisiensi.
Mandeknya proyek-proyek tersebut tentu saja membawa dampak luas bagi perekonomian. Sektor konstruksi yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar berpotensi mengalami perlambatan lebih jauh. Banyak pekerja kontruksi terpaksa di rumahkan, sementara perusahaan penyedia material bangunan kehilangan permintaan. Di sisi lain, masyarakat yang sudah membeli unit juga terjebak dalam ketidakpastian. Pemerintah dan para pelaku industri kini dituntut mencari solusi yang lebih konkret, mulai dari relaksasi regulasi, penyediaan skema pembiayaan alternatif, hingga percepatan digitalisasi perizinan. Tanpa langkah cepat dan terukur, stagnasi proyek dengan nilai triliunan rupiah ini dapat menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak.
